BANGKALAN, BUMISENTRA.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintahannya yang memprioritaskan penguatan tata kelola sumber daya negara sekaligus penutupan kebocoran anggaran yang dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya memaparkan capaian pembangunan, tetapi juga menjelaskan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, ia kembali menekankan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia.
Ulama Dinilai Punya Peran Penting dalam Arah Pembangunan
Presiden Prabowo membuka pemaparannya dengan menyoroti posisi strategis para ulama di tengah masyarakat. Ia menilai ulama memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga perlu memahami arah kebijakan pemerintah secara utuh.
Selanjutnya, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden.
Lebih jauh, Presiden menilai pemahaman ulama terhadap kebijakan negara dapat memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di berbagai wilayah.
Pembangunan Jalan Desa Capai 1.151 Kilometer
Selain membahas tata kelola pemerintahan, Presiden Prabowo juga memaparkan capaian konkret pembangunan infrastruktur nasional. Salah satu yang disorot adalah pembangunan jalan desa dan jalan daerah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah meresmikan pembangunan jalan dengan total panjang mencapai 1.151 kilometer sebagai bagian dari pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.
Kemudian, Presiden menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran akan sangat menentukan luasnya dampak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah Perketat Pengawasan Kebocoran Anggaran
Di sisi lain, Presiden Prabowo kembali menyoroti persoalan kebocoran anggaran negara yang dinilainya masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pengawasan agar potensi kebocoran dapat ditekan secara maksimal.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegas Presiden.
Selain itu, ia menilai bahwa pengetatan pengawasan anggaran akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Pages: 1 2
