LEBAK, BUMISENTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Lebak mendapat desakan untuk membuka secara transparan rincian anggaran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Desakan tersebut disampaikan Cipayung Plus Kabupaten Lebak dalam aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Lebak, Jumat (10/7/2026).
Mahasiswa menilai keterbukaan informasi anggaran menjadi kebutuhan penting agar masyarakat dapat mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran program pembangunan tersebut.
Aspirasi itu disampaikan oleh gabungan organisasi mahasiswa yang terdiri atas KUMALA, PMII, IMM, HMI, IMALA, dan SEMMI. Mereka bergantian menyampaikan orasi sambil membawa spanduk yang berisi tuntutan mengenai transparansi anggaran KDMP.
Mahasiswa Minta Penjelasan Resmi
Koordinator aksi, Ilham Maulana Resa, mengatakan pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai aturan, mekanisme, dan rincian anggaran pembangunan KDMP.
“Kami meminta pemerintah membuka secara transparan aturan, mekanisme, dan rincian anggaran pembangunan KDMP. Ada sejumlah informasi yang kami terima yang menunjukkan adanya pekerjaan di luar pagu anggaran. Hal ini harus diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” ujar Ilham.
Menurut Ilham, tuntutan tersebut muncul setelah mahasiswa memperoleh informasi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI. Informasi itu menunjukkan adanya perbedaan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran yang diterima di tingkat desa.
Ia menilai pemerintah perlu segera memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menafsirkan persoalan tersebut secara berbeda-beda.
Keterbukaan Dinilai Penting
Mahasiswa memandang transparansi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menurut mereka, keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat memahami setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga penggunaan anggaran.
Mereka juga menilai penjelasan yang terbuka dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Pengawasan Diminta Lebih Maksimal
Selain meminta pemerintah membuka informasi anggaran, mahasiswa juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan KDMP.
Menurut mereka, pengawasan yang konsisten akan membantu memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Harapan kami pemerintah daerah memiliki sikap tegas dalam mengawal program strategis nasional ini. Evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara maksimal, serta komunikasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ilham menambahkan, Cipayung Plus Kabupaten Lebak siap mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan KDMP melalui komunikasi dengan berbagai pihak.
Soroti Akuntabilitas Penggunaan Anggaran
Mahasiswa juga meminta kepastian mengenai penggunaan anggaran pembangunan KDMP.
“Kami ingin mengetahui secara jelas apakah anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan ketentuan. Jika memang terdapat perbedaan yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka, tentu hal itu harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Yang kami tuntut hari ini adalah transparansi dan akuntabilitas,” tegas Ilham.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya meminta keterbukaan informasi, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
Aspirasi Disampaikan Secara Tertib
Aksi berlangsung dalam suasana tertib. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi secara bergantian di depan Pendopo Bupati Lebak.
Melalui aksi tersebut, Cipayung Plus Kabupaten Lebak berharap pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai pelaksanaan pembangunan KDMP sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program. (Red-BS).
