ACEH TAMIANG, BumiSentra.com – Pemerintah pusat terus mengakselerasi penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah mencatat sebanyak 61.795 rumah rusak berat hingga awal Januari 2026. Puluhan ribu warga terdampak kini menjalani masa pemulihan. Kamis (1/1/2026).
Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pemerintah tidak hanya membangun kembali fisik permukiman, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial selama masa transisi pascabencana.
Pemerintah Hormati Pilihan Warga Terdampak
Dalam laporannya, Kepala BNPB menjelaskan bahwa kebutuhan warga terdampak sangat beragam. Karena itu, pemerintah tidak memaksakan seluruh masyarakat untuk tinggal di hunian sementara terpusat.
Data BNPB menunjukkan sebanyak 23.432 rumah mengajukan permohonan hunian sementara. Sementara itu, 11.414 warga memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat terdekat.
“Kami menghormati pilihan masyarakat. Pemerintah melayani seluruh opsi yang dipilih warga terdampak,” ujar Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB.
Sebagai bentuk perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan dana langsung kepada warga yang tidak menempati hunian sementara. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp400.000 per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, terhitung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026.
Bantuan tersebut bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.
“Bantuan sudah kami salurkan. Total penerima mencapai 11.414 orang dengan nilai anggaran sekitar Rp20,54 miliar,” jelas Kepala BNPB.
Selain menyalurkan bantuan sosial, pemerintah memfokuskan perhatian pada pembangunan hunian sementara. BNPB membangun hunian terpusat dan sekaligus melayani permintaan hunian sementara mandiri yang berdiri langsung di lokasi rumah warga terdampak.
Skema hunian mandiri memberi keleluasaan bagi warga untuk tetap tinggal di lingkungan asal tanpa harus berpindah ke lokasi pengungsian terpusat.
“Banyak warga ingin tetap dekat dengan lingkungannya. Kami fasilitasi hunian sementara mandiri dan pembangunannya sudah berjalan,” kata Kepala BNPB.
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 1.050 unit hunian sementara. Sebanyak 680 unit berasal dari dukungan lintas kementerian, sedangkan 450 unit lainnya dibangun langsung oleh BNPB dan tersebar di berbagai wilayah terdampak.
Dukungan Operasional dan Anggaran Tetap Aman
BNPB juga memastikan dukungan penuh terhadap satuan operasi di lapangan. Dukungan tersebut mencakup logistik, operasional personel, serta pemulihan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB menegaskan bahwa pendanaan penanganan bencana berjalan sesuai mekanisme dan tidak menghadapi kendala anggaran.
“Kami bekerja terlebih dahulu, kemudian menjalani audit BPKP, dan selanjutnya mengajukan ke Kementerian Keuangan. Selama ini semua proses berjalan lancar,” tegasnya.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan hunian sementara dan penyaluran bantuan sosial dapat membantu masyarakat Aceh Tamiang segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
