ACEH TAMIANG, BumiSentra.com – Pemerintah pusat memastikan bantuan hunian bagi masyarakat terdampak bencana siap disalurkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta warga tidak cemas karena negara telah menyiapkan anggaran dan skema bantuan secara lengkap.
Tito menyampaikan kepastian tersebut saat menghadiri diskusi penanganan hunian pascabencana di Aceh, Kamis (1/1/2026).
Ia menegaskan bahwa kendala utama bukan terletak pada dana, melainkan pada kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah.
Data Cepat, Bantuan Mengalir
Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat agar bantuan dapat langsung diterima masyarakat. Berdasarkan data sementara per 27 Desember 2025 di tiga provinsi terdampak, pemerintah mencatat sekitar 213.000 rumah mengalami kerusakan.
Rinciannya, sebanyak 68.850 unit masuk kategori rusak ringan. Sementara itu, 37.520 unit mengalami rusak sedang, dan 56.408 unit tercatat rusak berat. Tito menekankan bahwa angka tersebut masih terus bergerak seiring pembaruan pendataan di lapangan.
“Kalau data cepat masuk, bantuan langsung jalan. Pemerintah pusat telah menetapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan, BNPB menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per unit. Sementara itu, rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta,” pungkasnya.
Selain bantuan tersebut, Kementerian Sosial turut memberikan dukungan tambahan. Setiap keluarga terdampak menerima Rp3 juta untuk perbaikan rumah dan Rp5 juta untuk membantu pemulihan ekonomi keluarga.
Tito menilai skema ini cukup untuk membantu warga bertahan dan memulai kembali kehidupan mereka.
“Bagi rumah rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah menyiapkan solusi berbeda. Pemerintah membangun rumah pengganti atau menyediakan hunian sementara sesuai kondisi wilayah. Selain itu, warga juga dapat menerima bantuan biaya tunggu selama proses pembangunan berlangsung,” kata Tito.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak, meski dalam kondisi darurat.
Mendagri memahami bahwa bencana sering membuat warga kehilangan dokumen penting. Karena itu, ia meminta daerah tidak menjadikan administrasi sebagai penghambat pendataan.
Ia menginstruksikan kepala desa untuk mendata warga terdampak secara sederhana. Pendataan cukup mengelompokkan rumah ke dalam kategori rusak ringan, sedang, dan berat.
“Kalau KTP dan KK hilang, jangan berhenti. Yang penting datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah pendataan selesai, bupati atau wali kota melakukan verifikasi bersama Kapolres dan Kejaksaan. Selanjutnya, daerah mengirim data ke BNPB dan Kementerian Sosial agar bantuan segera cair,” ujar Tito.
Menurut Mendagri, mekanisme ini dibuat sederhana namun tetap akuntabel.
Daerah Diminta Lebih Proaktif
Tito mencontohkan Kabupaten Selatan yang berhasil mempercepat penyaluran bantuan karena bergerak cepat sejak awal. Dari sekitar 21.000 data awal, kini hanya tersisa sekitar 4.000 rumah yang belum tertangani.
Ia berharap daerah lain dapat meniru langkah tersebut. Dengan kerja cepat dan koordinasi kuat, pemerintah bisa mengurangi keluhan warga sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.
Mendagri pun kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Negara hadir, anggaran tersedia, dan bantuan siap disalurkan selama data bergerak cepat.
